Definisi Sistem Pemerintahan Satu Kamar Beserta Contohnya
GuruPendidikan.Com – Untuk hal ini berbeda dengan sistem pemerintahan dua kamar atau bikameral, sistem pemerintahan satu kamar ialah sistem pemerintahan yang hanya memiliki satu kamar pada parlemen atau lembaga legislatif. Yang kebanyakan negara yang menggunakan sistem pemerintahan satu kamar seringkali ialah negara kesatuan yang kecil dan homogen dan menganggap sebuh majelis tinggi atau kamar kedua tidak perlu.
Dalam dukungan terhadap sistem pemerintahan satu kamar ini didasarkan pada pemikiran bahwa apabila majelis tingginya demokratis, hal itu semata-mata mencerminkan majelis rendah yang juga demokratis dan karenanya hanya merupakan duplikasi saja.
Para pendukung sistem satu kamar mencatat perlunya pengendalian atas pengeluaran pemerintah dan dihapuskannnya pekerjaan yang berganda yang dilakukan oleh kedua kamar.
Teori yang mendukung pandangan ini berpendapat bahwa fungsi kamar kedua misalnya meninjau atau merevisi undang-undang dapat dilakukan oleh komisi-komisi parlementer. Sementara upaya menjaga konstitusi selanjutnya dapat dilakukan melalui konstitusi yang tertulis.
Kritikan Tehadap Sistem Pemerintahan Satu Kamar
Yang sementara itu, para pengkritik sistem satu kamar menunjukkan bawah pemeriksaan dan pengimbangan ganda yang diberikan oleh sistem dua kamar dapat menambah tingkat konsensus dalam masalah-masalah legislatif.
Kelemahan lain dari sistem satu kamar ialah bahwa wilayah-wilayah urban yang mempunyai penduduk yang besar akan memiliki pengaruh yang besar dari pada wilayah seperti dipedesaan yang penduduknya lebih sedikit. Satu-satu cara untuk membuat wilayah yang penduduknya lebih sedikit terwakili dalam pemerintahan kesatuan ialah menerapkan sebuah sistem pemerintahan dua kamar.
Negara-Negara Penganut Sistem Pemerintahan Satu Kamar
Dalam hal ini banyak negara yang memiliki parlemen dengan sistem satu kamar dulunya menganut sistem dua kamar dan belakangan mengahapuskan majelis tingginya. Salah satu alasannya ialah karena majelis tinggi yang dipilih hanya bertumpang tindih dengan majelis rendah dan menghalangi disetujuinya rancangan undang-undang.
Contoh ialah kasus Landsting di Denmark “dihapuskan pada 1953”, alasan lainnya ialah karena majelis yang diangkat terbukti tidak efektif. Contohnya ialah kasus Dewan Legislatif di Selandia Baru “dihapuskan pada 1951”.
Adapun negara-negara yang menggunakan sistem pemerintahan satu kamar yang diantaranya yaitu:
- Parlemen Catalonia.
- Legislatif Yuan Republik Tiongkok “Taiwan”
- Eduskunta Finlandia.
- Folketing Denmark.
- Dewan Nasional Irak.
- Knesset Israel.
- Althing Islandia.
- Sabor Kroasia.
- Gukhoe Korea Selatan.
- Dewan Nasional Mauritius.
- Dewan Republik Portugal.
- Parlemen Selandia Baru.
- Assemblee Nationale Seychelles.
- Parlemen Singapura.
- Parlemen Skotlandia.
- Parlemen Sri Lanka.
- Riksdag Swedia “sejak 1971”.
- Parlamento Nacional Timor Leste.
- Asambles Nacional Venezuela.
- Vouli ton Ellinon Yunani.
- Buyuk Millet Meclisi Turki.
- Kongres Rakyat Nasional di Republik Rakyat Tiongkok.
- Storting Norwegia “dapata dibagi menjadi dua kamar untuk tujuan yang sama”.
- Dewan Legislatif Hong Kong “namun masih dibagi menjadi dua kamar untuk rancangan undang-undang anggota pribadi”.
Sementara itu, beberapa pemerintahan sub nasional yang menggunakan sistem legislatif satu kamar antara lain:
- Nebraska di Amerika Serikat.
- Queensland di Australia.
- Semua provinsi dan wilayah di Kanada.
- Bundeslander Jerman “Bavaria menghapuskan senatnya pada 1999”.
- Beberapa negara bagian di Britania Raya seperti Parlemen Skotlandia, Dewan Nasional Wales da Dewan Irlandia Utara yang telah meramping.
Demikianlah pembahasan mengenai Definisi Sistem Pemerintahan Satu Kamar Beserta Contohnya semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan anda semua, terima kasih banyak atas kunjungannya.
Baca Juga :